{"data":[{"type":"artikel","id":"1","attributes":{"config_id":1,"gambar":"","isi":"

VISI DAN MISI NAGARI PANINGGAHAN<\/strong><\/p>\r\n

VISI <\/strong>:<\/p>\r\n

“Terwujudnya Masyarakat Paninggahan yang maju dan mandiri berfalsafahkan Alqur-an dan Sunnah dalam nuansa adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah”.<\/p>\r\n

MISI<\/strong>:<\/p>\r\n

    \r\n
  1. Mensukseskan program pengembangan pendidikan<\/li>\r\n
  2. Meningkatkan kesadaran hidup bersih dan sehat<\/li>\r\n
  3. Membangun Karakter masyarakat yang bernuansa Islami dalam bingkai ABS-SBK<\/li>\r\n
  4. Mengembangkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana infrastruktur yang memadai<\/li>\r\n
  5. Memberikan pelayanan yang memuaskan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih<\/li>\r\n<\/ol>","enabled":1,"tgl_upload":"12-08-2024 11:16:26","id_kategori":null,"id_user":2,"judul":"VISI dan MISI","headline":0,"gambar1":null,"gambar2":null,"gambar3":null,"dokumen":null,"link_dokumen":"","boleh_komentar":1,"slug":"visi-dan-misi","hit":330,"tampilan":1,"slider":0,"tipe":"statis","urut":null,"jenis_widget":3,"tgl_upload_local":"12 Agustus 2024","url_slug":"https:\/\/paninggahan.solokkab.go.id\/index.php\/artikel\/2024\/08\/12\/visi-dan-misi","author":{"id":2,"config_id":1,"username":"admin","id_grup":6,"pamong_id":null,"email":"nagaripaninggahan2@gmail.com","last_login":"2026-04-23 20:43:47","email_verified_at":null,"active":1,"nama":"Nagari Paninggahan","id_telegram":"0","token":null,"token_exp":null,"telegram_verified_at":null,"notif_telegram":0,"company":"OpenDesa","phone":"","foto":"1721978868IMG3639__sid__rCF0Zja.jpeg","session":"91eead6b3544aa4bf796fa165039c1de","batasi_wilayah":0,"akses_wilayah":null},"category":null,"comments":[]}},{"type":"artikel","id":"2","attributes":{"config_id":1,"gambar":"1723438207_logo kabupaten.png","isi":"

    Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan\/atau pelayanan Informasi Publik Desa. PPID Desa ditunjuk oleh Perbekel dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel.<\/p>\r\n

    Dasar hukum PPID Desa adalah :<\/p>\r\n

      \r\n
    1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<\/li>\r\n
    2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik<\/li>\r\n
    3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik<\/li>\r\n
    4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa<\/li>\r\n<\/ol>\r\n

      Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang PPID Desa, yaitu :<\/p>\r\n

        \r\n
      1. PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa yang berada di Badan Publik Desa.<\/li>\r\n
      2. PPID Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten\/Kota dalam hal pengelolaan seluruh Informasi Publik Desa.<\/li>\r\n
      3. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik Desa secara fisik dari setiap Badan Publik Desa yang meliputi:\r\n
          \r\n
        1. Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;<\/li>\r\n
        2. Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat; dan<\/li>\r\n
        3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n
        4. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik Desa yang dikuasai oleh setiap Badan Publik Desa untuk pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Desa setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Badan Publik Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.<\/li>\r\n
        5. Penyimpanan Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.<\/li>\r\n
        6. PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh publik.<\/li>\r\n
        7. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPID Desa bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa melalui pengumuman dan\/atau permohonan.<\/li>\r\n
        8. Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:\r\n
            \r\n
          1. pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat; dan<\/li>\r\n
          2. penyampaian Informasi Publik Desa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n
          3. Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik Desa, PPID Desa bertugas:\r\n
              \r\n
            1. memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;<\/li>\r\n
            2. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang<\/li>\r\n
            3. timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;<\/li>\r\n
            4. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan<\/li>\r\n
            5. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n
            6. Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa PPID Desa melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Desa.<\/li>\r\n
            7. Dalam hal menyusun Laporan dan evaluasi layanan informasi publik Desa PPID Desa melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi.<\/li>\r\n
            8. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Desa berwenang:\r\n
                \r\n
              1. mengkoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;<\/li>\r\n
              2. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;<\/li>\r\n
              3. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan\/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan<\/li>\r\n
              4. menugaskan pejabat fungsional dan\/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan\/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan\/atau petugas informasi.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n<\/ol>\r\n

                 Jenis-jenis Informasi Publik Desa, yaitu :<\/p>\r\n

                  \r\n
                1. Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala adalah informasi publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Desa melalui media informasi yang dimiliki Desa tanpa adanya permohonan Informasi.<\/li>\r\n
                2. Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta adalah informasi publik Desa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang dimiliki
                  Desa.<\/li>\r\n
                3. Informasi Publik Desa Tersedia Setiap Saat adalah informasi publik Desa yang wajib disedikan Pemerintahan Desa dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi publik Desa.<\/li>\r\n
                4. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dikecualikan dengan keputusan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada  ketentuan dalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<\/li>\r\n<\/ol>","enabled":1,"tgl_upload":"12-08-2024 11:50:07","id_kategori":null,"id_user":2,"judul":"PROFIL PPID","headline":0,"gambar1":null,"gambar2":null,"gambar3":null,"dokumen":null,"link_dokumen":"","boleh_komentar":1,"slug":"profil-ppid","hit":223,"tampilan":1,"slider":0,"tipe":"statis","urut":null,"jenis_widget":3,"tgl_upload_local":"12 Agustus 2024","url_slug":"https:\/\/paninggahan.solokkab.go.id\/index.php\/artikel\/2024\/08\/12\/profil-ppid","author":{"id":2,"config_id":1,"username":"admin","id_grup":6,"pamong_id":null,"email":"nagaripaninggahan2@gmail.com","last_login":"2026-04-23 20:43:47","email_verified_at":null,"active":1,"nama":"Nagari Paninggahan","id_telegram":"0","token":null,"token_exp":null,"telegram_verified_at":null,"notif_telegram":0,"company":"OpenDesa","phone":"","foto":"1721978868IMG3639__sid__rCF0Zja.jpeg","session":"91eead6b3544aa4bf796fa165039c1de","batasi_wilayah":0,"akses_wilayah":null},"category":null,"comments":[]}},{"type":"artikel","id":"3","attributes":{"config_id":1,"gambar":"1725424704_640px-Lambang_Kabupaten_Solok.png","isi":"

                  T<\/strong><\/p>\r\n

                  TUGAS, WEWENANG DAN MEKANISME KERJA<\/strong><\/h1>\r\n

                  PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)<\/strong><\/h1>\r\n

                  NAGARI PANINGGAHAN, KECAMATAN JUNJUNG SIRIH<\/strong><\/p>\r\n

                  KABUPATEN SOLOK<\/strong><\/p>\r\n

                   <\/p>\r\n

                    \r\n
                  1. \r\n
                      \r\n
                    1. TUGAS DAN WEWENANG PPID :<\/strong>\r\n
                        \r\n
                      1. Tugas\r\n
                          \r\n
                        1. Menyusun Daftar Informasi di Nagari<\/li>\r\n
                        2. Mengelola informasi dan layanan informasi.<\/li>\r\n
                        3. Menyusun laporan layanan informasi.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n
                        4. Wewenang\r\n
                            \r\n
                          1. Menolak     memberikan       informasi      yang     dikecualikan       sesuai      dengan     ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/li>\r\n
                          2. Meminta dan memperoleh informasi dan unit kerja \/ komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya.<\/li>\r\n
                          3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada unit kerja\/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya.<\/li>\r\n
                          4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat\/tidaknya diakses oleh publik ; dan<\/li>\r\n
                          5. Menugaskan unit kerja\/komponen kerja untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumen tasi untuk kebutuhan organisasi.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n<\/ol>\r\n

                             <\/p>\r\n

                            2. MEKANISME KERJA :<\/p>\r\n

                              \r\n
                            1. Pengumpulan Informasi, melaksanakan tugas :\r\n
                                \r\n
                              1. Mengumpulkan Informasi :\r\n
                                  \r\n
                                1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah , sedang dan akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja\/komponen kerja yang menjadi cakupan kerja.<\/li>\r\n
                                2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja\/komponen kerja .<\/li>\r\n
                                3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari Pejabat dan Arsip, baik arsip statis maupun dinamis.<\/li>\r\n
                                4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir c merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja; sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja bersangkutan.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n
                                5. Penyediaan Informasi dilaksanakan dengan :\r\n
                                    \r\n
                                  1. Mengenali tugas dan wewenang PPID<\/li>\r\n
                                  2. Mendata kegiatan yang dilkaksanakan oleh PPID<\/li>\r\n
                                  3. Mendata informasi dan didokumentasi yang dihasilkan<\/li>\r\n
                                  4. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumentasi.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n
                                  5. Mengelompokkan Informasi :\r\n
                                      \r\n
                                    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala<\/li>\r\n
                                    2. Informasi yang wajhib diumumkan secara serta-merta<\/li>\r\n
                                    3. Informasi yang tersedia setiap saat.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n
                                    4. Pelayanan Informasi , melaksanakan tugas\r\n
                                        \r\n
                                      1. Informasi Publik diumumkan secara berkala dilayanai melalui Wibsite: \/https:\/\/paninggahan.solokkab.go.id\/<\/a> dan informasi media cetak dan media sosial yang tersedia.<\/li>\r\n
                                      2. Permintaan informasi yang disediakan setiap saat. Semua informasi publik yang dikatagorikan wajib tersedia setiap saat tetap disediakan.<\/li>\r\n
                                      3. Pendokumentasian permintaan informasi dan pelaporan pelayanan. Semua permintaan informasi baik melalui media elektronik, tidak tertulis maupun yang tertulis harus bisa didokumentasikan.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n<\/ol>","enabled":1,"tgl_upload":"04-09-2024 11:33:13","id_kategori":null,"id_user":2,"judul":"TUGAS DAN FUNGSI","headline":0,"gambar1":null,"gambar2":null,"gambar3":null,"dokumen":null,"link_dokumen":"","boleh_komentar":1,"slug":"tugas-dan-fungsi","hit":229,"tampilan":1,"slider":0,"tipe":"statis","urut":null,"jenis_widget":3,"tgl_upload_local":"04 September 2024","url_slug":"https:\/\/paninggahan.solokkab.go.id\/index.php\/artikel\/2024\/09\/04\/tugas-dan-fungsi","author":{"id":2,"config_id":1,"username":"admin","id_grup":6,"pamong_id":null,"email":"nagaripaninggahan2@gmail.com","last_login":"2026-04-23 20:43:47","email_verified_at":null,"active":1,"nama":"Nagari Paninggahan","id_telegram":"0","token":null,"token_exp":null,"telegram_verified_at":null,"notif_telegram":0,"company":"OpenDesa","phone":"","foto":"1721978868IMG3639__sid__rCF0Zja.jpeg","session":"91eead6b3544aa4bf796fa165039c1de","batasi_wilayah":0,"akses_wilayah":null},"category":null,"comments":[]}},{"type":"artikel","id":"4","attributes":{"config_id":1,"gambar":"1725425060_640px-Lambang_Kabupaten_Solok.png","isi":"

                                        Proses permohonan informasi publik dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :<\/strong><\/p>\r\n

                                          \r\n
                                        1. Pemohon informasi datang ke Sekretariat PPID yang ada pada counter pelayanan di Kantor Wali Nagari kemudian mengisi formulir permintaan informasi atau bisa di download formulir disini kemudian diisi data anda dengan benar dengan dilampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna informasi.<\/li>\r\n
                                        2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.<\/li>\r\n
                                        3. Pertugas memproses pemintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.<\/li>\r\n
                                        4. Petugas Menyerahkan informasi sesuai dengan yang di minta oleh pemohon\/pengguna informasi jika informasi yang di minta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.<\/li>\r\n
                                        5. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.<\/li>\r\n
                                        6. Membukukan dan mencatat<\/li>\r\n<\/ol>\r\n

                                          JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :<\/strong><\/p>\r\n

                                            \r\n
                                          1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.<\/li>\r\n
                                          2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh ) hari sejak diterima permintaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 ( tujuh) hari kerja.<\/li>\r\n
                                          3. Penyampaian\/pendistribusian\/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung,  dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik.<\/li>\r\n
                                          4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang  diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk softcopy atau  data tertulis. Apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaanmenjadi tanggung jawab atau beban pemohon informasi. Bila permintaan  informasi ditolak, maka dalamsurat  pemberitahuan dicantumkan alasan  penolakan  berdasarkan UU KIP.<\/li>\r\n<\/ol>","enabled":1,"tgl_upload":"04-09-2024 11:44:20","id_kategori":null,"id_user":2,"judul":"TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI","headline":0,"gambar1":null,"gambar2":null,"gambar3":null,"dokumen":null,"link_dokumen":"","boleh_komentar":1,"slug":"tata-cara-permohonan-informasi","hit":191,"tampilan":1,"slider":0,"tipe":"statis","urut":null,"jenis_widget":3,"tgl_upload_local":"04 September 2024","url_slug":"https:\/\/paninggahan.solokkab.go.id\/index.php\/artikel\/2024\/09\/04\/tata-cara-permohonan-informasi","author":{"id":2,"config_id":1,"username":"admin","id_grup":6,"pamong_id":null,"email":"nagaripaninggahan2@gmail.com","last_login":"2026-04-23 20:43:47","email_verified_at":null,"active":1,"nama":"Nagari Paninggahan","id_telegram":"0","token":null,"token_exp":null,"telegram_verified_at":null,"notif_telegram":0,"company":"OpenDesa","phone":"","foto":"1721978868IMG3639__sid__rCF0Zja.jpeg","session":"91eead6b3544aa4bf796fa165039c1de","batasi_wilayah":0,"akses_wilayah":null},"category":null,"comments":[]}},{"type":"artikel","id":"5","attributes":{"config_id":1,"gambar":null,"isi":"